Utusan Khusus Presiden Jadi Pejabat Setingkat Menteri

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:33 Written by admin2 Wednesday, 22 February 2012 08:31

Headline

User Rating: / 0
PoorBest 

Jakarta, 22/2 (Seputarbali.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 menetapkan Utusan Khusus Presiden sebagai jabatan setingkat menteri, demikian keterangan dalam laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu dini hari.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," demikian bunyi pasal 6 Peraturan Presiden tersebut.

Sebelumnya, posisi Utusan Khusus Presiden adalah setingkat dengan Staf Khusus Presiden, sesuai pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011.

Utusan Khusus Presiden adalah jabatan yang bisa dijabat oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Mereka melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintahan lainnya.

"Dalam pelaksanaan tugasnya, Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab kepada Presiden," demikian bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 17 Tahun 2012.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, setiap Utusan Khusus Presiden dibantu paling banyak dua asisten dan setiap asisten dibantu paling banyak dua pembantu asisten.

"Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon II.a, Pembantu Asisten adalah jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.a," demikian ketentuan dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 Perpres tersebut.

Staf Khusus Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 juga mengatur berbagai hal tentang keberadaan Staf Khusus Presiden. Jumlah Staf Khusus Presiden, menurut Perpres itu, bertambah dua orang menjadi 14 orang. Sebelumnya, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan jumlah Staf Khusus Presiden adalah 12 orang.

Keempat belas Staf Khusus Presiden itu adalah Sekretaris Pribadi Presiden; Juru Bicara Presiden; Bidang Hubungan Internasional; Bidang Informasi/Public Relation; Bidang Komunikasi Politik; Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN; Bidang Komunikasi Sosial; Bidang Pangan dan Energi; Bidang Pembangunan Daerah dan Otda; Bidang Perubahan Iklim; Bidan Publikasi dan Dokumentasi; Bidang Bantuan Sosial dan Bencana; Bidang Administrasi dan Keuangan; dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a," demikian bunyi pasal 24 Pepres Nomor 17 Tahun 2012.

Sekretaris Pribadi Presiden dibantu oleh Wakil Sekretaris Pribadi Presiden. Setiap Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak lima asisten. Asisten dibantu paling banyak dua pembantu asisten.

Dua asisten Sekretaris Pribadi Presiden diperbantukan kepada Ibu Negara.(ant)