Ryaas Rasyid: Bantaeng Percontohan Otoda Yang Baik

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Wednesday, 07 December 2011 05:43 Written by admin2 Wednesday, 07 December 2011 05:28

Opini

User Rating: / 0
PoorBest 

Bantaeng, Sulsel, 7/12 (Seputarbali.com) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prof Dr HM Ryaas Rasyid, MA, berharap Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi percontohan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otoda) yang baik.

"Saya berharap, daerah ini bisa menjadi kebanggaan terhadap kemajuan pelaksanaan Otonomi Daerah," kata Ryaas Rasyid ketika berbicara di depan aparat Pemda dan unsur Muspida di Bantaeng, Selasa.

Ceramah umum yang dipandu Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-757 Kabupaten Bantaeng, 7 Desember 2011.

Peringatan HUT yang akan diwarnai penandatanganan naskah kerjasama MoU (Memorandum of Understanding) dengan berbagai pihak, termasuk rencana penanaman modal dari pengusaha Rusia, Jepang dan Korea tersebut akan dilakukan di Balai Kartini Bantaeng.

Menurut mantan Menteri Otonomi Daerah itu, pemerintahan yang baik harus diawali oleh pemimpin yang baik. Karena itulah, Otoda dimaksudkan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan pemimpinnya.

Karena itulah, ia mengingatkan kepada seluruh aparat dan masyarakat untuk tidak menganggap remeh pemilihan pemimpin. "Salah memilih pemimpin, negara bisa bangkrut. Demikian pula sebaliknya, negara bisa maju karena pemimpinnya," urai Ryaas Rasyid.

"Sayangnya, sistem pemilihan pemimpin kita selama ini tidak dibarengi seleksi yang benar," jelas Ryaas yang berharap peran partai dalam melakukan kaderisasi pemimpin.

Partai seharusnya menyeleksi kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin maupun yang akan duduk di lembaga legislatif sehingga nama partai tetap harum di tengah masyarakat.

"Kita cenderung memilih figur yang banyak uangnya, padahal itu sangat keliru karena justru berdampak terhadap jual beli suara yang juga berarti menjual masa depan dan harapan masyarakat," ujarnya.

Seharusnya, dengan Otoda, muncul orang-orang yang penuh tanggung jawab terhadap daerahnya. "Dia malu melakukan penyelewengan di daerahnya yang tentu saja masih merupakan kerabat," urainya lagi.

Ini sangat penting sebab inti dari pemerintahan adalah pemimpin. Untuk itu diperlukan pemimpin yang memiliki integritas atau kepribadian yang sudah teruji, memiliki komitmen serta memiliki kemampuan (prestasi).

Kalau negeri ini memiliki pemimpin sesuai kategori tersebut, Indonesia akan muncul sebagai negara terkaya di dunia sebab potensi sumber daya alam kita yang luar biasa.

Bayangkan saja, sudah puluhan tahun dikorupsi, negeri ini tidak bubar. Karena itu, bila dimenej dengan baik, tentunya tak akan ada lagi kemiskinan.

Sayangnya, terang mantan Rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu, ada yang tidak adil yang dihasilkan sistem manajemen kita sebab yang butuh pemerintah itu hanya masyarakat level bawah. Inilah yang harus diurus.

Malaysia berhasil melakukan pembenahan di level bawah sehingga rakyatnya tidak mau lagi kerja kasar. Gaji guru bahkan tertinggi di negeri tersebut. Itulah sebabnya, negeri jiran itu mendatangkan tenaga kerja dari luar negaranya untuk sektor pekerjaan kasar tersebut.

Ia juga menunjuk negara Burma yang pernah menjadi negara yang sangat maju. Bahkan, tahun 1960-an Perdana Menterinya menjadi Sekjen PBB. Tapi, sejak era 1980-an sampai sekarang, negeri ini menjadi terpuruk akibat kudeta militer.

"Kini, negara itu menjadi negara terbelakang di Asia. Bandingkan dengan Korea Selatan dan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam memadai. Singapura bahkan menjadi negara yang memiliki income tertinggi di dunia. Itu karena pemimpinnya," ujarnya.

Negara kota itu juga bisa mengangkat negaranya menjadi negara teladan sehingga Cina belajar ke negeri ini. Pemimpin negara sebesar Cina saja mau belajar, kenapa Indonesia tidak, padahal Singapura memiliki pemerintahan yang sangat baik, urainya.

Agar kita bisa maju, ia mengingatkan para pemimpin daerah agar dapat memenej daerahnya dengan baik agar kelak jasa yang telah ditanam tetap dapat dikenang sepanjang masa.

Inti dari memenej tersebut adalah efisiensi dan transparansi, termasuk dalam pengangkatan pejabat. "Jangan mau dipengaruhi pendukung, pembisik, keluarga, partai dsb apalagi memperjualbelikan jabatan. Sebaiknya, jelaskan kepada publik agar orang yang tidak memiliki kompetensi tidak berada di area itu, karena hal demikian juga melanggar hak publik," terangnya.

Yang terpenting, tambah Ryaas Rasyid lagi, mengacu pada prioritas program yang memberi ruang pada perbaikan pendidikan sebab tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa pendidikan.

Bahkan, saat terjadi bencana sekalipun, hasil dari pendidikan tidak akan hilang. Demikian pula di bidang kesehatan, jelas Ryaas yang memberi tips kepada daerah yang ingin maju agar memberi prioritas kepada pihak yang bisa membuka lapangan kerja.

"Berikan prioritas, bebaskan mereka dari berbagai jenis pungutan dan berterima kasih kepada masyarakat yang mau bekerja. Kita berterima kasih karena dengan bekerja, dia tidak menjadi pencuri," ucapnya.

Menurut pakar pemerintahan itu, Pemerintah yang baik adalah yang sedikit memungut dan dapat mendorong masyarakat berkembang karena inilah yang bisa menggerakkan ekonomi.

Beri pemberdayaan agar masyarakat mampu. Ini juga yang menjadi prinsip pemerintahan. Bukan memungut, kecuali kalau memang sudah pantas dan menciptakan lapangan kerja.

Ia juga mengemukakan pentingnya jiwa besar seorang pemimpin karena kebenaran bisa datang dari mana saja. "Jangan monopoli kebenaran hanya karena sudah menjadi pejabat karena kebenaran itu hak Tuhan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdulah berharap, masukan dari pakar Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid menjadi semangat terhadap aparatur daerah untuk memajukan Bantaeng.

"Mari kita bekerja saling bahu membahu untuk melakukan perbaikan sehingga kelak Bantaeng betul-betul menjadi contoh pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini," ujarnya.

Bupati juga mengemukakan sistem rekruitmen pejabat, termasuk jabatan Sekda yang sudah dilakukan secara transparan dalam bentuk lelang jabatan.(ant)