LSM Duga Modal BPR Untuk Pilkada Buleleng

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Monday, 30 January 2012 23:29 Written by admin2 Monday, 30 January 2012 18:42

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Singaraja, 30/1 (Seputarbali.com) - Ketua LSM Gema Nusantara (Genus), Antonius Sanjaya Kiabeni, menduga penambahan modal usaha Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45 sebesar Rp12 miliar bernuansa politis untuk memuluskan ambisi salah satu kandidat dalam pemilihan kepala daerah.

"Penambahan modal itu tanpa melalui persetujuan DPRD dan berpotensi dimanfaatkan calon bupati Gede Ariadi," katanya di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin.

Gede Ariadi merupakan putra Bupati Buleleng saat ini, Putu Bagiada. Dalam Pilkada Buleleng pada April 2012, Gede Ariadi berpasangan dengan Wayan Arta melalui koalisi Partai Golkar, PKPB, dan PAN.

Anton mendesak DPRD Kabupaten Buleleng mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang BPR Buleleng 45. Dalam Perda itu, rekrutmen jajaran direksi harus melalui persetujuan DPRD.

"Namun yang terjadi saat ini, perekrutan direksi BPR Buleleng dilakukan oleh Bupati sendiri tanpa meminta persetujuan anggota Dewan," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Dewa Nyoman Sukrawan, berjanji akan menindaklanjuti temuan LSM Genus setelah Hari Raya Galungan, Rabu (1/2).

Pihaknya juga akan memanggil pihak eklsekutif, termasuk jajaran direksi BPR Buleleng 45. "Kami tidak tahu adanya penambahan modal untuk BPR itu," katanya.

Sementara itu, Dirut BPR Buleleng, Putu Sudiarta, membantah dugaan LSM Genus itu. Dengan didampingi Direktur Opersional BPR Buleleng, Gusti Ayu Putu Widiantari, dia mengaku belum mendapat penambahan modal usaha.

"Jangankan penambahan modal, pemenuhan modal dasar sebesar Rp15 miliar saja belum terpenuhi. Jadi, tidak benar adanya penambahan modal sebesar itu," kata Putu Sadiarta.

Sesuai Perda Nomor 14/2006, Pemkab Buleleng melalui APBD memberikan modal dasar sebesar Rp15 miliar. Namun, hingga 2011, penyertaan modal dasar itu baru terpenuhi sebesar Rp8,3 miliar.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mengajukan proposal kepada Pemkab Buleleng agar melaksanakan amanat Perda Nomor 14/2006 itu.

Terkait kedudukan direksi BPR Buleleng, Gusti Ayu Widiantari, menjelaskan bahwa perekrutannya tidak harus melalui persetujuan DPRD Buleleng.

"Malah, rekrutmen direksi dilakukan oleh Bank Indonsia, sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Sesuai SK Bupati Buleleng Nomor 820/585/HK/2011 tertanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi BPR Bank Buleleng 45 periode 2011-2015 adalah Putu Sadiarta sebagai Direktur Utama dan I Gusti Ayu Putu Widiantari sebagaii Direktur Operasional.(ant)