KPA Teliti Tanah Bermasalah Di Kabupaten Buleleng

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 08:23 Written by admin2 Tuesday, 21 February 2012 08:20

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Singaraja, 21/2 (Seputarbali.com) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meneliti objek tanah negara seluas 600,24 hektare yang dipermasalahkan warga di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerogkak, Kabupaten Buleleng.

Koordinator KPA Bali, Wayan Kartika Jayakusuma, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Senin, mengatakan, proses penyelesaian tanah negara di Desa Sumberklampok itu harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Reforma Agraria.

Menurut dia, Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah adalah sebuah upaya untuk melakukan penataan ulang atas penguasaan atau kepemilikan sumber-sumber agrarian, khususnya tanah untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat. "Bentuk penjabaran Reforma Agraria ada dua, yakni Land Reform dan Akses Reform," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Land Reform yang dimaksud selain melakukan penataan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah juga untuk menangani dan menyelesaikan sengketa atau konflik tanah.

Tanah ntuk rakyat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, dan dapat mengatasi masalah pangan dan energi.

"Ada dua syarat yang dibutuhkan agar program Land Reform tersebut berhasil, yakni adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan kesiapan masyarakat. Dua syarat itu yang menjadi ukuran keberhasilan program Land Reform tersebut," katanya.

Sementara Akses Reform, jelas Kartika, adalah pendaya gunaan pascaredistribusi tanah kepada rakyat. "Pada Akses Reform inilah warga atau petani diberikan kemudahan agar bisa mengelelo tanahnya dengan baik, misalnya pemerian modal untuk petani," katanya.

Dalam penelitiannya ke Desa Sumberklampok KPA yang menjadi mitra BPN didampingi aktivis Pusat Penelitian, Pendidikan, dan Pengembangan Ekonomi Agraria (Pelihara), Kabid Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Provinsi Bali Made Sudharma, dan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan BPN Singaraja Ketut Jampen.

Mereka secara bersama-sama melakukan penelitian seputar penyempurnaan data yang akan dibawa ke BPN pusat untuk penyelasaian kasus tanah itu. Rencananya, tim menemui Bupati Buleleng Putu Bagiada untuk melakukan audiensi sebelum bertemu Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Irwan Nirwana dari Pelihara menambahkan bahwa pascaredistribusi tanah untuk rakyat yang perlu mendapat perhatian serius adalah pendayagunaan tanah tersebut memang betul-betul untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks itu, menurut dia, semua permasalahan termasuk peruntukan tanah sudah terdata dan teredeteksi dengan baik. "Dan saya lihat untuk di Sumberklampok semua sudah berjalan sesuai prosedur termasuk pemetaan untuk perkampungan, lahan pertanian, dan fasilitas umum," katanya.

Ia melihat potensi Sumberklampok ke depan sangat baik, termasuk potensi sosial sehingga pengembangan kesejahteraan ekonomi sangat menjajnjikan.

Desa Sumberklampok berpotensi Menjadi desa pertanian organik. "Akses inilah yang diberikan kepada petani sehingga menjadi sumber kemakmuran bagi petani," katanya.

Sementara itu dari data yang disampaikan Kepala Desa Sumberklampok, I Putu Artana, luas areal yang dimohon oleh sekitar 688 kepala keluarga mencapai 600,24 hektare.

Lahan seluas 465 hektar oleh warga dijadikan lahan pertanian, sedangkan untuk pemukiman seluas 76,100 hektare, fasilitas umum 23 hektare, dan sisasnya untuk kepentingan yang dapat menunjang keberadaan Desa Sumberklampok.

Menurut Artana,jumlah penduduk Sumberklampok menurut data terakhir sebanyak 3.084 jiwa, termasuk penduduk tidak tetap sebanyak 73 kepala keluarga dan penduduk eks pengungsi Timor-Timur sebanyak 107 kepala keluarga yang menempati kawasan selatan desa tersebut.(ant)