Anggota FPG DPRD Buleleng Pindah Ke FPDIP

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Wednesday, 22 February 2012 08:14 Written by admin2 Tuesday, 21 February 2012 21:52

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Singaraja, 21/2 (Seputarbali.com) - Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Buleleng, H Mulyadi Putra, pindah ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menjelang pemilihan kepala daerah setempat pada 22 April 2012.

Anggota FPDIP DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa, mengatakan, Mulyadi secara resmi bergabung dengan fraksinya karena merasa tidak nyaman berada di FPG.

Namun dia menyayangkan sikap FPG yang terkesan menahan keinginan Mulyadi. "Kalau anggota fraksi mau keluar, kenapa harus ditahan?" katanya.

Mulyadi merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam Pilkada Buleleng, PPP bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Koalisi Poros Tengah untuk mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dari PDIP, Putu Agus Suradnyana-Nyoman Sutjidra.

Sementara itu, Golkar sendiri dalam Pilkada Buleleng mengusung pasangan calon, Gede Ariadi-Wayan Arta, bersama Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Gede Ariadi merupakan anak kandung Bupati Buleleng, Putu Bagiada, yang sudah dua periode menjabat kepala daerah di bagian utara Pulau Bali itu.

Ketua FPG Ketut Susila Umbara membantah bahwa pihaknya menahan Mulyadi untuk pindah ke fraksi lain. "Kami malah menginginkan dia keluar dari fraksi, tapi undang-undang tidak mengizinkannya," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng itu.

Tarik-menarik mengenai perpindahan Mulyadi itu berdampak pada rapat pembahasan pimpinan komisi di DPRD Kabupaten Buleleng. Bahkan, anggota DPRD Kabupaten Buleleng di bawah koordinasi Wakil Ketua DPRD Wayan Arta melakukan konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 17 Februari 2012.

"Dalam konsultasi itu kami mendapatkan penjelasan bahwa sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat 9 menegaskan, fraksi yang diumumkan dalam rapat paripurna bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD," kata Susila.

Namun Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan didampingi dua wakil ketua, Ni Luh Tiwik Ismarheninggrum dan Gede Dharma Widjaya, memutuskan untuk kembali melakukan konsultasi kepada Dirjen Otda Kemendagri di Jakarta.

Dalam konsultasi kedua, Sukrawan dan kawan-kawan mendapat penjelasan bahwa perpindahan seorang anggota fraksi ke fraksi lainnya tidak perlu dipersoalkan.

"Perpindahan itu jadi rumit karena ada kepentingan politik menjelang pilkada," kata Sukrawan yang juga politikus PDIP itu.(ant)