Perusahaan Daerah Klungkung Terancam Bangkrut

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Tuesday, 27 December 2011 09:30 Written by admin2 Tuesday, 27 December 2011 09:23

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Semarapura, 27/12 (Seputarbali.com) - Perusahaan Daerah Nusa Kerta Kosala (PDNKK) milik Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, terancam bangkrut karena terus merugi.

"Terkait PDNKK itu, kalangan Dewan sendiri pernah mendesak agar perusahaan agar dibubarkan saja, mengingat terus-menerus perusahaan tersebut membebani APBD," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, I Ketut Janapria, di Semarapura, Selasa.

Saat ini, dengan kondisi perusahaan daerah seperti itu, pihaknya ditugaskan membuat tim agar mengkaji kelangsungan perusahaan tersebut.

Bahkan, dia mengakui bahwa tim bentukannya yang ditugaskan mengkaji keberadaan PDNKK sampai saat ini belum mengeluarkan hasil kajian.

Dalam tim itu, pihaknya melibatkan Asisten Bidang Pembangunan Sekda Kabupaten Klungkung Gusti Ngurah Putra, Kabag Ekonomi Ida Bagus Anom, Kabag Hukum Dewan Gde Mundung, Kadis Pendapatan, dan Keuangan dan Pengelolaan Aset Putu Winastra.

"Dari rapat beberapa waktu lalu, kesimpulannya belum final," kata Janapria.

Menurut dia, PDNKK ibarat pasien yang dalam diagnosisnya belum menyeluruh, namun tim medis sudah bisa menyimpulkan penyakitnya.

Kesimpulan sementara yang disampaikan tim menyangkut tiga aspek, yakni improvisasi bidang SDM, unit usaha, dan improvisasi modal usaha.

"Kesimpulan sementara dimungkinkan improvisasi untuk tiga hal itu. Tapi saya tanyakan apa dasarnya kemungkinan bisa diimprovisasi, nah, inilah yang perlu dibahas lagi dalam rapat tim lengkap," jelasnya.

Janapria menjelaskan bahwa untuk improvisasi SDM harus mengarah pada pergantian pengurus.

Demikian pula menyangkut unit usaha dan modal usaha, termasuk akan dievaluasi kemungkinan penghapusan hutang PDNKK maupun piutang PDNKK.

Dalam melakukan kajian dilakukan oleh pengawas. Tapi karena pengawas PDNKK sejak lama tidak terisi, secara organisatoris, Janapria mengatakan dirinya punya kewajiban untuk memberikan masukan kepada bupati soal nasib PDNKK.

"Terlepas dari struktur organisasi di PDNKK, saya selaku bawahan bupati wajib memberikan masukan. Masalah kebijakan sepenuhnya berada di tangan bupati," katanya.(ant)