DPRD Klungkung Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus "Kasepekang"

PDF | Print | E-mail

Written by admin2 Tuesday, 17 January 2012 18:44

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Semarapura, 17/1 (Seputarbali.com) - Kalangan DPRD Kabupaten Klungkung, Bali, mendesak pemerintah daerah setempat turut menuntaskan kasus pengucilan warga oleh masyarakat desa adat atau "kasepekang".

"Pemkab harus turun tangan menangani persoalan itu," kata Wakil Ketua DPRD Klungkung, Putu Tika Winawan, di Semarapura, Selasa.

Menurut dia, untuk menyelesaikan kasus yang sering kali terjadi di Pulau Dewata akibat warga yang bersangkutan dinilai tidak taat terhadap peraturan desa adat itu membutuhkan cara-cara persuasif.

Namun dia menilai bahwa keluarnya pernyataan sikap lima keluarga "kasepekang" yang selama ini hidup di pengungsian menandakan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam penanganan kasus itu.

"Penanganan kasus itu harus dilakukan secara bertahap. Untuk jangka pendek, Pemkab Klungkung bertanggung jawab menampung lima warga Desa Sulang yang sekarang mengungsi itu," kata Putu Tika.

Ia juga merasa prihatin terhadap lima keluarga tersebut karena harus membayar sewa kamar di Losmen Graha Sanggraha. "Mereka itu sudah susah secara ekonomi, tapi masih harus membayar losmen," katanya.

Oleh sebab itu, dia meminta Pemkab Klungkung menampung mereka di rumah atau kantor aset pemerintah yang masih layak untuk di tempati, seperti bekas gedung SD Negeri 3 Gelgel atau bekas kantor Dewan Pendidikan di Jalan Kartini, Semarapura.

Terkait pernyataan pihak Dinas Sosial Kabupaten Klungkung yang menyarankan mereka bertransmigrasi, Putu Tika menyatakan tidak setuju karena dianggap sebagai upaya mengusir mereka secara halus.

"Cara itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah adat. Bahkan bisa berbahaya, kalau setiap persoalan adat diselesaikan dengan cara transmigrasi," katanya.

Berbeda jika memang korban "kasepekang" itu memang berniat transmigrasi dengan harapan dapat mengubah nasib mereka agar lebih baik lagi.

Dia juga mengkritik sikap Pemkab Klungkung yang menyerahkan persoalan tersebut kepada Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP). "Jangan sedikit-sedikit persoalan diserahkan kepada MMDP. Usahakan persoalan tersebut diselesaikan oleh pemerintah," katanya.

Sebelumnya, lima kepala keluarga di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, tinggal di pengungsian setelah diusir oleh masyarakat desa adat itu.

Kelima kepala keluarga "kesepekang" itu adalah Gusti Made Rai (82), Gusti Made Pudja (65), Gusti Ketut Natih (62), Gusti Made Putra (48), dan Gusti Putu Kompyang (85).

Mereka telah menandatangani kesepakatan untuk berdamai dengan disaksikan pengurus Peiketan Arya Wang Bang Pinatih Bali yang diwakili olah I Gusti Agung Mk Adiarta dan I Gusti Ketut Kertiyasa.(ant)