Gubernur Bali Belum Terima Surat BPK

PDF | Print | E-mail

Last Updated on Sunday, 19 February 2012 08:22 Written by admin2 Sunday, 19 February 2012 08:19

Seputar Bali

User Rating: / 0
PoorBest 

Denpasar, 19/2 (Seputarbali.com) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, dirinya belum menerima surat resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan hasil kajian mengenai proyek pengadaan sistem peringatan dini berupa LED TV yang dianggap kemahalan.

"Secara resmi, kajian mengenai proyek LED TV belum disampaikan pada saya. Hasil kajian itu baru berupa nota dinas dari BPK Pusat ke BPK di sini. Itulah yang bocor mungkin atau oleh salah satu media dicari-cari terus. Dikeluarkan oleh mungkin oknum di BPK juga," kata Gubernur Pastika, di Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, jika surat resmi sudah disampaikan pada dirinya, berarti dapat dicocokkan di mana letak kemahalan proyek tersebut. Harga untuk tahap awal proyek pengadaan sistem peringatan dan deteksi dini, termasuk LED TV di dalamnya itu sebesar Rp16 miliar.

"Dulu pada 2009 sudah diberitahu kepada kami kemahalannya sekian, sudah dikeluarkan SK Gubernur melalui sidang tim penetapan ganti rugi. Itu melalui sidang dipanggil ahli-ahli, ditentukan sekian dan gubernur mengeluarkan SK. Harus dibayar sekian, itu sudah dikeluarkan dan sudah dibayar," ucapnya.

Persoalannya sekarang, lanjut Pastika, masalah ini muncul lagi dan belum disampaikan secara resmi kepada dirinya.

"Kami siap saja menindaklanjuti itu seandainya ada kemahalan, bukan tidak siap, sudah ada angka berapa dan rinciannya apa. Kemudian tim penetapan ganti rugi ini akan rapat lagi, kami bisa terima apa tidak, benar apa tidak. Kalau sudah benar ya sudah ganti rugi bayar, kalau tidak ya tidak," ucapnya.

Namun, wacana yang berkembang, kata Pastika seolah-olah proyek LED TV kemahalan Rp3 miliar, padahal harganya Rp800 juta. "Bagaimana bisa kemahalan Rp3 miliar," ujarnya mempertanyakan.

Mantan Kapolda Bali ini menyampaikan bahwa LED TV merupakan bagian kecil dari seluruh sistem keamanan berstandar internasional yang dibangun Pemprov Bali. Sistem ini digunakan untuk deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman dari manusia dan alam.

"Hal ini juga supaya Bali terlindungi dari tindak kejahatan dan ancaman nontradisional seperti terorisme. Kalau ada bom, habislah Bali. Sistem pun terhubung dengan bagian 'crisis centre' di Pusdalops Bali," ucapnya.

Ia menambahkan, dengan sistem tersebut, pihaknya ke depan ingin pula membuat jaringan yang terhubung dengan stasiun televisi, stasiun radio, kepolisian, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hingga pemerintah kabupaten/kota.(ant)